TERNATE, sn-news.net — Anggaran daerah bersumber dari POKIR Anggota DPRD Sahril Taher senilai Rp 10,5 miliar untuk membangun pabrik es dan cold‑storage di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, hingga kini terkesan terbuang sia‑sia. Proyek yang seharusnya menjadi penyangga utama ekonomi nelayan setempat selesai dibangun, namun setelah diserahkan kepada koperasi penerima tidak pernah beroperasi secara nyata.
Salah satu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara yang enggan namanya disebutkan mengungkapkan keprihatinannya. Sekitar tiga hingga empat bulan lalu, dari komunikasi dengan pihak penerima aset, disebutkan bahwa pengelolaan fasilitas ini membutuhkan tenaga ahli sistem pendingin dan pihak koperasi sedang merekrutnya. Namun hingga saat ini janji itu belum terbukti.
“Kita melihat fasilitas fisik sudah ada, tapi tidak berputar. Padahal anggaran berasal dari usulan POKIR yang seharusnya menjawab kebutuhan langsung nelayan,” ujarnya melalui telepon WhatsApp, Kamis (22/10).
Pegawai itu juga menyampaikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek adalah Ridah Rajilun, mantan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Ia pernah dipanggil Kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait proyek yang telah selesai dibangun tetapi tidak difungsikan. Hingga kini nama resmi koperasi penerima hibah masih dalam penelusuran arsip, sehingga belum jelas bagaimana mekanisme penyerahan dan syarat pengoperasiannya.
Salah satu warga setempat yang akrab disapa Cantik memberikan kritik tajam. Menurutnya, usulan POKIR Sahril Taher semula diharapkan mampu mengangkat daya saing hasil tangkapan nelayan, tetapi kenyataannya hanya menghasilkan bangunan yang terbengkalai setelah dihibahkan ke koperasi.
“Uang rakyat sudah dikeluarkan besar‑besaran, proyek sudah jadi, lalu diberikan ke koperasi tapi tidak dijalankan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan sejak tahap usulan hingga penyerahan aset,” kritiknya.
Ia meminta Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe segera melakukan intervensi. Jika peraturan memungkinkan, pemerintah provinsi diminta menarik kembali aset tersebut dan menyerahkannya kepada kelompok koperasi lain yang benar‑benar memiliki kesiapan mengelola demi kepentingan nelayan.
