TERNATE, – Maluku Utara resmi membuka babak baru dalam pemetaan perekonomian daerah dengan menggelar Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bertema “Statistik Ekonomi Akurat, Pembangunan Tepat”. Acara yang berlangsung pada malam Kamis (18/6) di Gamalama Ballroom Hotel Bella Ternate diwarnai dengan serangkaian simbol tradisional dan resmi, antara lain pemukulan tifa khas daerah, penyematan rompi khusus, pemasangan tanda pengenal petugas, serta pembacaan ikrar kesungguhan oleh seluruh tim sensus.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Forkopimda Malut, para Bupati dan Wali Kota se-Malut, serta jajaran pejabat BPS pusat dan daerah.
Angka Tertinggi Tak Berarti Tanpa Pemerataan
Dalam sambutannya yang langsung menyodorkan fakta, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa meskipun Malut menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia – mencapai 34 persen pada 2025 dan 19,6 persen di kuartal I-2026 – angka tersebut menyimpan tantangan besar.
“Kita harus jujur: pertumbuhan yang luar biasa ini belum merata dan inklusif. Lebih dari 90 persen ekonomi kita bergantung pada sektor pertambangan ekstraktif, sementara sektor potensial seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang 1-2 persen saja,” jelasnya.
Menurutnya, sektor yang bergantung pada sumber daya alam memiliki batas waktu. Jika tidak segera menyiapkan sektor alternatif, Malut berisiko mengalami stagnasi ekonomi di masa depan.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Kita membutuhkan data presisi hingga ke desa, agar bisa mengetahui sektor mana yang tumbuh, apa kendalanya, dan bagaimana akses pasarnya. Hanya dengan identifikasi detail, kita bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Gubernur.
Imbauan Khusus untuk Masyarakat dan Petugas
Gubernur pertama perempuan di Malut juga mengajak dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan hangat. Ia menegaskan bahwa sensus ini bertujuan untuk kemajuan daerah, bukan untuk mencari kesalahan atau memberatkan pelaku usaha.
Bagi para petugas lapangan yang seluruhnya merupakan putra-putri asli Malut, ia memberikan tiga pesan penting:
– Gunakan Bahasa Lokal: Sesuaikan komunikasi dengan kondisi masyarakat pelosok yang mungkin belum menguasai bahasa Indonesia formal.
– Hindari Istilah Rumit: Jangan gunakan jargon ekonomi yang sulit dipahami, agar data yang diperoleh akurat.
– Jangkau Sektor Informal: Pastikan usaha mikro, rumahan, warung, hingga pelaku usaha daring tidak terlewatkan – kualitas lebih penting dari kecepatan.
BPS RI Apresiasi Komitmen Pemprov Malut
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan penuh Gubernur Sherly terhadap penyelenggaraan SE2026. Ia menyampaikan kesan mendalam saat pertama kali bertemu dengan Gubernur di Jakarta, di mana proses penandatanganan MoU antara Pemprov Malut dan BPS RI diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari satu jam.
“Malut adalah provinsi prioritas kami, tidak hanya karena pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, tetapi juga karena komitmen yang luar biasa dari Ibu Gubernur,” ucap Amalia dalam pidatonya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur yang telah menerbitkan Surat Edaran dukungan SE2026, yang kemudian diikuti oleh seluruh kepala daerah di Malut. Sensus ini dibiayai penuh dari APBN, sehingga tidak membebani anggaran daerah.
Berdasarkan data awal, Malut memiliki sekitar 90.800 unit usaha – 89.023 di antaranya merupakan usaha mikro kecil dan 1.777 usaha menengah besar. Seluruh data ini akan divalidasi bersama dengan 1,397 juta rekam individu dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh petugas yang telah melalui pelatihan intensif.
SE2026 Sebagai Momentum Emas untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Senada dengan visi Gubernur, Kepala BPS RI menyebut SE2026 sebagai “momentum emas” untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
“Lima abad lalu Malut dikenal sebagai Kepulauan Rempah dunia dengan cengkih dan pala. Kini kita unggul dalam hilirisasi nikel. Ke depannya, data sensus bisa menjadi dasar untuk mengembangkan hilirisasi sektor non-tambang – mulai dari pala di berbagai wilayah Halmahera, cengkih di Kepulauan Sula, hingga sektor perikanan dan pariwisata bahari,” jelasnya.
Jargon “TIER” untuk Sukseskan SE2026
Di akhir acara, Gubernur Sherly berharap hasil sensus dapat segera diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan oleh seluruh Bappeda se-Malut.
“Kolaborasi yang baik antara BPS, pemerintah daerah, petugas, dan pelaku usaha akan menghasilkan data akurat. Ini bukan sekadar menghitung angka, melainkan menentukan arah masa depan ekonomi Malut dan Indonesia,” tutupnya.
Untuk menyukseskan SE2026, digaungkan jargon “TIER”:
– T: Terima petugas sensus dengan ramah
– I: Isi data dengan jujur dan benar
– ER: Erat/Rahasia – kerahasiaan data
