SOFIFI, Gapi72 – Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Utara (Malut) melayangkan kritik pedas terhadap proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. Keterlambatan yang terus berulang menjadi sorotan utama, bahkan muncul dugaan adanya “aroma” anggaran fiktif dalam rancangan tersebut.
“APBD itu cetak biru keuangan daerah, jangan dipermainkan!” tegas Cornelia Macpal, anggota Fraksi Golkar DPRD Malut, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/10/2025). Ia menyoroti ketidakbecusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selalu terlambat dalam menyerahkan dokumen anggaran, melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cornelia menambahkan, keterlambatan ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga substansi materi yang terkandung dalam APBD. “Kami khawatir, ada ‘udang di balik batu’. Jangan-jangan, ada anggaran siluman yang sengaja disembunyikan,” sindirnya.
Fraksi Golkar pun mendesak agar pemerintah daerah segera berbenah dan lebih serius dalam menyusun APBD. “Ini bukan hanya soal formalitas, tapi menyangkut nasib jutaan masyarakat Maluku Utara,” pungkas Cornelia.
Masyarakat pun kini menunggu, apakah pemerintah daerah akan menanggapi serius kritikan ini, atau justru mengabaikannya dan terus “bermain” dengan anggaran?
