TERNATE, SN — Data perdagangan Maluku Utara per Januari–Juli 2026 menyisakan pertanyaan mendasar yang diangkat oleh Pakar Ekonomi, Mochtar Adam. Dari total ekspor yang mencapai US$9,84 miliar, sebesar US$8,92 miliar atau 90,61 persen langsung dikirim ke Tiongkok. Angka yang begitu dominan, menurutnya, bukan sekadar angka keberhasilan, melainkan cerminan struktur ekonomi yang sangat rentan.
“Ketika hampir 9 dari setiap 10 dolar hasil ekspor kita bergantung pada satu negara saja, kita tidak sedang membangun kemandirian. Kita sedang membangun ketergantungan yang berisiko,” ujar Mochtar Adam, membuka analisisnya atas data resmi Badan Pusat Statistik per 1 September 2026.
Ketergantungan itu tidak hanya terjadi di sisi ekspor. Di sisi impor, pola serupa terlihat: dari total impor Malut sebesar US$4,46 miliar, sebesar US$2,28 miliar atau 51,22 persen juga berasal dari Tiongkok. Mulai dari mesin, peralatan listrik, bahan bakar, hingga input utama industri — semuanya datang dari negara yang sama. Secara keseluruhan, ekspor Malut mencapai sekitar Rp170,8 triliun, impor sekitar Rp77,6 triliun, sehingga surplus perdagangan mencapai Rp93,2 triliun — angka yang sangat besar, namun belum tentu sepenuhnya dinikmati masyarakat daerah.
Mochtar tidak menafikan bahwa hubungan ini membawa arus investasi, hilirisasi, dan lonjakan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan: di balik angka-angka megah itu tersembunyi kerentanan yang nyata. Jika permintaan Tiongkok turun, harga nikel anjlok, atau kebijakan perdagangan berubah — roda perekonomian Maluku Utara bisa langsung terguncang. Tekanan geopolitik global pun bisa berdampak langsung pada nasib daerah ini.
“Pertanyaan terbesarnya bukan apakah hubungan ini diperlukan, melainkan: siapa yang paling diuntungkan?” tanyanya. “Ekspor hampir US$10 miliar seharusnya berbanding lurus dengan lapangan kerja lokal yang melimpah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil yang melonjak, industri daerah yang tumbuh, dan kesejahteraan rakyat yang nyata. Realitas yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya demikian.”
Maluku Utara, tegas Mochtar, tidak boleh sekadar menjadi lokasi produksi dan pelabuhan ekspor. Kekayaan nikel dan mineralnya tidak boleh hanya menggerakkan industri dan ekonomi pihak lain — melainkan harus menjadi fondasi pembangunan dan kemandirian ekonomi rakyat Maluku Utara sendiri.
“Tantangannya kini bukan mempererat hubungan semata, melainkan memastikan bahwa kemesraan ekonomi itu menghasilkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata di tanah sendiri,” pungkas Mochtar Adam.
