TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan pidato yang penuh perhatian sekaligus tegas saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027. Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate pada Kamis (7/5) dihadiri oleh pejabat kementerian/lembaga serta seluruh 10 kepala daerah di Malut.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami oleh petani dan nelayan di daerah ini bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Salah satu penyebab utamanya adalah akses jalan dan jembatan yang belum terhubung dengan baik selama puluhan tahun.
“Kita punya pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat sering bertanya, ‘Di mana manfaatnya?’ Mereka tidak merasakan karena jalan-jalan kita rusak parah. Petani memiliki hasil kebun yang melimpah, nelayan menangkap ikan banyak, namun tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak bisa membawa hasil usaha mereka ke pasar. Konektivitas adalah satu-satunya kunci untuk mengubah hal ini,” jelas Sherly dengan tegas.
Prioritaskan Fungsi Daripada Kemewahan dalam Pembangunan Jalan
Menyadari keterbatasan anggaran, Gubernur mengambil kebijakan strategis dengan memprioritaskan fungsi infrastruktur daripada kemewahan. Dari total 1.900 km jalan yang rusak berat di Malut, Pemprov akan fokus pada pengaspalan menggunakan model lapisan penetrasi (lapen).
“Perhitungan anggarannya sangat jelas: 1 km jalan hotmix menghabiskan biaya Rp8 miliar, sedangkan dengan dana yang sama kita bisa memperbaiki hingga 4 km jalan dengan metode lapen. Tujuan utama kita adalah menghubungkan desa-desa terisolasi ke pusat pasar agar roda ekonomi rakyat bisa berputar,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov juga menerapkan skema “Kontrak Payung” yang menjadi yang pertama di Indonesia, yang mampu menghemat biaya pembangunan hingga 30 persen.
Pendidikan Tak Boleh Terhambat Karena Akses dan Biaya
Gubernur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait sektor pendidikan. Ia menegaskan tidak ingin lagi mendengar cerita anak-anak di wilayah kepulauan berhenti sekolah hanya karena tidak ada akses atau kesulitan membayar uang komite.
“Pada tahun 2025, kita telah mewujudkan beasiswa uang komite, yang berhasil membuat 10 ribu anak kembali bersekolah. Tahun 2026, kita akan meluncurkan program Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Tengah. Tidak ada alasan bagi anak-anak Malut untuk tidak memiliki ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil,” tegasnya.
Instruksi Keras untuk Para Kepala Daerah
Gubernur perempuan pertama di Malut ini juga memberikan sejumlah instruksi tegas kepada para Bupati dan Wali Kota agar lebih fokus pada pembangunan fisik yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat, bukan pada kegiatan seremonial yang bersifat birokrasi:
– Potong biaya tidak esensial: Kurangi pengeluaran untuk perjalanan dinas (SPPD), rapat (FGD), dan biaya makan minum yang tidak perlu.
– Alokasi anggaran minimal 10 persen: Setiap kabupaten/kota wajib mengalokasikan paling tidak 10 persen dari APBD untuk pembangunan infrastruktur.
– Tindakan tegas untuk RAPBD: Gubernur menyatakan tidak akan segan menolak menandatangani Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bagi daerah yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.
“Kita mungkin hanya punya satu kesempatan untuk menjadi pemimpin. Biarlah waktu singkat itu memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Mari kita berhenti membuat program dengan cara copy-paste, mulai bekerja berdasarkan data yang akurat dan dengan hati yang peduli pada rakyat,” pungkas Sherly dalam pidatonya.
