SOFIFI, SN – Kabar gembira bagi seluruh warga Maluku Utara. Pemerintah pusat resmi menyalurkan dukungan fiskal tambahan senilai total Rp 397,8 miliar kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara beserta sepuluh kabupaten/kota se-daerah. Alokasi tersebut terdiri dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebesar Rp 379,72 miliar dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,07 miliar, sebuah suntikan yang membuka ruang lebih luas bagi percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Menyambut aliran dana tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pemerintah pusat.
“Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Maluku Utara, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden serta Pemerintah Pusat, atas perhatian dan dukungan fiskal yang diberikan melalui tambahan DAU serta penyaluran dana bagi hasil bagi provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara,” ujar Sherly tulus.
Bagi Sherly, angka yang tertera dalam APBD bukan sekadar tambahan nominal. Lebih dari itu, setiap rupiah yang diterima adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dijawab dengan manfaat nyata bagi rakyat.
“Bagi kami, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka yang bertambah dalam APBD. Ini adalah bertambahnya tanggung jawab kami untuk menghadirkan kemanfaatan yang lebih nyata, lebih terasa, dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gubernur memastikan seluruh dukungan anggaran tersebut akan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dana diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, membangun konektivitas antarpulau, serta mendorong berbagai prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup warga.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasi program prioritas nasional, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang khas bagi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan,” lanjut Sherly.
Ia menyadari sepenuhnya karakter wilayah yang terdiri dari ribuan pulau menuntut perhatian dan penanganan khusus. Karena itu, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap dukungan fiskal dapat diterjemahkan menjadi program yang menjangkau hingga ke pelosok negeri.
Sherly pun menegaskan: pertanggungjawaban tidak berhenti pada laporan administratif semata. Ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo dijawab dengan janji kerja nyata.
“Terima kasih, Bapak Presiden, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Maluku Utara. Amanah besar ini akan kami jawab bukan hanya melalui lembar laporan, melainkan melalui kerja nyata dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Maluku Utara,” tandasnya mantap.
Berdasarkan rincian penyaluran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima sekitar Rp 61,58 miliar — sepenuhnya bersumber dari KB-DBH. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan penerimaan terbesar, yakni mencapai Rp 102,87 miliar, juga seluruhnya dari KB-DBH.
Berikut rincian penerimaan lainnya: Halmahera Timur Rp 44,25 miliar, Halmahera Tengah Rp 41,34 miliar, Kepulauan Sula Rp 39,98 miliar, Halmahera Barat Rp 30,50 miliar, Kota Tidore Kepulauan Rp 25,39 miliar, Pulau Morotai Rp 17,16 miliar, Pulau Taliabu Rp 15,03 miliar, Halmahera Utara Rp 11,02 miliar, dan Kota Ternate Rp 8,61 miliar.
Selain alokasi KB-DBH, sejumlah daerah juga memperoleh DAU tambahan: Halmahera Tengah menerima sekitar Rp 9,38 miliar dan Pulau Morotai sekitar Rp 8,65 miliar. Secara keseluruhan, penyaluran dana mencapai Rp 397.803.256.000 — terdiri dari KB-DBH sebesar Rp 379.723.911.000 dan DAU tambahan sebesar Rp 18.079.345.000.
Dengan demikian, aliran dukungan fiskal ini bukan sekadar memperkuat pos anggaran daerah, melainkan membuktikan kepedulian pemerintah pusat terhadap Maluku Utara. Tugas selanjutnya bagi Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota adalah memastikan setiap rupiah berubah menjadi jalan, air bersih, sekolah, rumah sakit, serta kesejahteraan yang nyata bagi rakyat.
