HALUT, SN – Janji sekolah gratis bagi anak kurang mampu di Halmahera Utara harus tertunda. Sebanyak 310 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 belum bisa memulai pembelajaran akibat pembangunan yang molor dari jadwal.
Keterlambatan itu membuat Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bergerak cepat. Selasa (29/9), ia menggelar Rapat Terbatas bersama Bupati Halut Piet Hein Babua, Sekda Halut, pimpinan OPD teknis, Camat Kao, dan perwakilan kontraktor Hutama Karya.
Pembangunan SRT 1 sejatinya ditargetkan rampung awal September agar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bisa dimulai 22 September. Namun hingga memasuki awal Oktober, progres baru mencapai 91 persen. Akibatnya, siswa dan tenaga pendidik terpaksa menunda aktivitas belajar.
Sarbin tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai keterlambatan ini mencederai kepercayaan rakyat.
“Sekarang yang dirugikan siapa? Balik lagi yaitu masyarakat, anak-anak kita yang sudah nunggu kesal. Ada orang tua juga yang marah. Ini persoalannya. Saya sudah sampaikan kepada pengusaha agar membangun kepercayaan, nyatanya demikian,” tegas Sarbin.
Ia meminta Pemda Halut bersama OPD teknis terus melakukan monitoring konkret di lapangan dan mendesak kontraktor menuntaskan sisa pekerjaan tepat waktu. Pihak Hutama Karya dalam rapat berjanji menyelesaikan seluruh pembangunan pada minggu ketiga Oktober.
Bupati Halut, Piet Hein Babua, mengapresiasi respons cepat Wagub.
“Apresiasi dan respons cepat Pak Wagub dalam keterlambatan pembangunan, semoga sinergi ini terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan sekolah rakyat dapat terselesaikan,” ujar Piet.
Sarbin menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini digratiskan penuh, mulai dari seragam, makan, hingga asrama, agar anak-anak kurang mampu bisa bersekolah tanpa membebani keluarga.
Ia mengajak semua pihak mengawal bersama agar sekolah ini segera difungsikan sebagaimana mestinya.
