TERNATE, SN – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memulai pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi BUMD di Ruang VIP Bandara Baabullah Ternate, Selasa (29/9).
FGD ini digelar untuk memvalidasi data dan menjaring masukan terhadap draf awal Naskah Akademik Revitalisasi BUMD yang disusun bersama Tim Ahli dari Sampoerna University.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mengatakan langkah ini diambil karena BUMD memiliki peran vital sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola potensi daerah, pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita semua memahami bahwa keberadaan BUMD tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas bisnis. BUMD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah, memberikan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menyumbang Pendapatan Asli Daerah,” ujar Samsuddin.
Ia menegaskan revitalisasi bukan sekadar ganti nama atau struktur, tetapi memastikan tata kelola yang baik, model bisnis yang sehat, SDM profesional, pengelolaan aset optimal, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Samsuddin, Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah di sektor tambang dan kawasan industri, serta potensi besar di kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga pariwisata yang harus ditangkap BUMD.
“Diversifikasi usaha non-tambang menjadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Kita tentu tidak ingin perekonomian daerah hanya bergantung pada satu sektor. BUMD harus mampu mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Pemprov menargetkan empat output dari FGD ini, yakni kesamaan pemahaman mengenai kondisi objektif dan akar permasalahan BUMD, validasi data komprehensif sebagai basis Naskah Akademik, identifikasi pilihan revitalisasi yang realistis sesuai karakteristik daerah, dan rekomendasi kebijakan yang implementatif.
“Semakin objektif proses yang kita lakukan, semakin kuat pula dasar kebijakan yang akan kita hasilkan,” pungkas Samsuddin.
FGD dihadiri kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Malut, Tim Penyusun dari Sampoerna University, serta jajaran direksi BUMD Provinsi Maluku Utara.
