HALUT, – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten di Ruang Rapat Bangsaha hari ini, fokus membahas tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang belum tersalurkan.
Menurut Sekretaris Daerah E.J. Papilaya, nilai tunggakan mencapai kurang lebih Rp50 miliar, mencakup periode tahun 2024, 2025, hingga awal 2026. “Kami akan segera menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan Banggar Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi untuk menemukan solusi yang konkret,” ujarnya usai rapat.
Sekda menyampaikan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi terkait persoalan yang sangat memengaruhi stabilitas keuangan daerah. Dalam pembahasan selanjutnya, akan digelar pertemuan gabungan antara pihak terkait dari tingkat provinsi dan kabupaten.
“Pencairan DBH ini sangat krusial, terutama untuk mendukung penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2026 serta menunjang berbagai program pembangunan yang telah direncanakan,” tegasnya.
Selain masalah DBH, pertemuan juga menyentil persiapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Utara yang akan diperingati pada 1 Juni mendatang. Papilaya menjelaskan bahwa pelaporan keuangan saat ini masih berjalan secara triwulanan akibat sistem pengelolaan data baru yang belum rampung, sehingga beberapa data belum dapat dipantau secara terpadu dan rinci.
“Kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan ini, demi kelancaran pembangunan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Halut,” pungkasnya.
