TERNATE, SN – Menyambut gelombang kebangkitan ekonomi desa serta memperkokoh kedaulatan pangan nasional, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pusat. Namun di balik peluang besar ini, Gubernur Sherly Tjoanda Laos menegaskan satu syarat mutlak: akurasi perencanaan dan keterbukaan sinergi lintas sektor harus dibangun dengan kokoh sejak awal.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung Sherly dalam sambutannya pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8). Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP, Zulkifli Hasan; Menteri Desa Yandri Susanto; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya; serta jajaran pejabat tinggi pusat dan daerah, Anggota DPR RI, para kepala daerah, hingga pengurus asosiasi kepala desa se-Indonesia, didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.
Gubernur menilai kehadiran para pemangku kepentingan daerah ini sangat krusial untuk menyatukan persepsi. Tujuannya agar arah kebijakan dan tata kelola koperasi dapat dipahami dengan utuh, sehingga informasi yang dibawa kembali ke masyarakat terbebas dari kesalahpahaman.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas stimulus luar biasa dari pemerintah pusat, yakni Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan bisnis. Namun, kebaikan ini harus berpijak pada perencanaan yang matang agar manfaatnya benar-benar menyentuh kehidupan rakyat,” ujar Sherly.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan tantangan riil di lapangan yang menjadi pelajaran berharga. Awalnya Maluku Utara mendapat kuota pengembangan sawah baru seluas 10.000 hektare guna mengejar ketertinggalan produksi pangan. Namun, hasil verifikasi mendalam bersama tim Universitas Gadjah Mada menyisakan hanya 2.500 hektare yang dinyatakan layak.
“Artinya, kita berisiko kehilangan 7.500 hektare kuota akibat ketidaktepatan data yang dikirim dari kabupaten ke kementerian. Saya berpesan kepada seluruh Bupati: segera periksa kembali, berkoordinasi dengan desa, dan perbarui data selagi kesempatan masih terbuka,” tegasnya.
Kendala serupa juga terlihat pada rencana pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 30 lokasi yang diusulkan pemerintah provinsi, hanya 12 yang lolos verifikasi, terutama karena masalah tumpang tindih lahan. Oleh sebab itu, Sherly mendesak para kepala daerah bermitra erat dengan Kantor Pertanahan guna memastikan kejelasan status hukum lahan sejak dini.
Sebagai bukti keseriusan dan kesiapan daerah, Pemprov telah menempuh langkah nyata: mendistribusikan 220 unit kapal bagi nelayan pada 2025, serta mengadakan 1.000 unit mesin tangkap dan menjalin kerja sama perbankan untuk Kredit Usaha Rakyat pada tahun ini.
“Kami mempersiapkan pondasi ini agar saat program besar berjalan, masyarakat kita sudah berdiri tegak dengan sarana memadai. Dengan begitu, ketahanan pangan dan ekonomi pesisir Maluku Utara akan tumbuh berkelanjutan,” pungkas Gubernur.
