SOFIFI, SN – Komitmen Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadikan hunian layak sebagai hak dasar setiap warga kini terwujud nyata dalam kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) tahun 2026. Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, pemerintah justru memperluas jangkauan bantuan secara signifikan: kuota Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) naik dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit yang disebar merata ke seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Kepala Disperkim Maluku Utara, Musrifah Alhadar, menegaskan peningkatan skala program ini merupakan arahan langsung Gubernur agar perhatian pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Secara rinci, alokasi tersebut terdiri dari 150 unit pembangunan rumah baru, 700 unit rehabilitasi, serta 350 paket fasilitas Dapur Sehat. Nilai bantuan pun disesuaikan agar lebih memadai: rumah baru naik menjadi Rp60 juta per unit, rehabilitasi Rp35 juta, dan Dapur Sehat senilai Rp25 juta, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp40,7 miliar.
Seluruh penerima manfaat telah diverifikasi secara ketat dan ditetapkan lewat Surat Keputusan Gubernur, menjangkau seluruh wilayah mulai dari Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, hingga Kepulauan Sula dan Bacan. Sebanyak 50 Tenaga Fasilitator Lapangan juga ditempatkan untuk memantau pelaksanaan agar kualitas bangunan sesuai standar dan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal.
Pernyataan ini diperjelas kembali oleh Pelaksana Tugas di lingkungan Disperkim Malut, Firman. Ia menjelaskan bahwa capaian di lapangan saat ini beragam: ada desa yang pelaksanaannya sudah tuntas 100 persen, sebagian lainnya berjalan di angka separuh, dan ada pula yang baru memulai pengerjaan.
“Data rekapitulasi menyeluruh belum kami susun final, namun yang pasti seluruh kabupaten dan kota sudah masuk tahap pembangunan. Untuk wilayah yang sangat terpencil, kami masih menyelesaikan perhitungan harga material dan upah tenaga kerja setempat. Kami tidak ingin membantu setengah hati; kami pastikan, dengan anggaran yang ada, rumah yang dibangun benar-benar layak dan kokoh bagi warga,” ujar Firman dengan tegas.
Mengenai pembagian kuota antarwilayah, ia merinci: kabupaten dengan cakupan wilayah luas seperti Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur masing-masing mendapat alokasi 200 unit. Sementara itu, wilayah lain seperti Pulau Morotai dan Kota Ternate mendapatkan 50 unit, serta Kota Tidore Kepulauan menerima 80 unit.
“Total keseluruhan 1.200 unit ini memang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota. Besaran anggarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan riil kerusakan bangunan: Dapur Sehat Rp25 juta bagi rumah yang struktur utamanya masih layak namun fasilitas sanitasi belum memadai, rehabilitasi Rp35 juta untuk kerusakan tingkat sedang, dan Rp60 juta bagi pembangunan baru atau kerusakan yang sudah sangat parah,” tambahnya.
Langkah besar ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan Sherly Tjoanda: pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan perubahan nyata yang dirasakan di dalam rumah tangga warga. Beliau menegaskan: “Keluarga yang sehat dan bermartabat adalah fondasi daerah yang kuat. Tanpa hunian yang layak, harapan masa depan sulit tumbuh dengan kokoh.” Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dan diserahkan sepenuhnya kepada penerima manfaat sebelum akhir September 2026.
Pemerintah Provinsi juga terus memperketat pengawasan dan akurasi data penerima. Hal ini bukan hanya soal ketepatan sasaran, melainkan bukti nyata janji pemerintahan Sherly Tjoanda untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, adil, dan memastikan kemajuan Maluku Utara benar-benar menjadi milik seluruh rakyatnya.
