TIDORE, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan kembali menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III pada Kamis (9/7/2026) di gedung perkantoran dewan. Pada agenda utama tersebut, empat fraksi resmi mengeluarkan pandangan umum yang menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk masuk tahap pembahasan lebih lanjut.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Wali Kota Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Ketua DPRD Ade Kama, serta 22 anggota dewan dari total 25 kursi. Juga turut hadir Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, dan awak media.
Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan ADEM menjadi bagian dari kelompok yang menyampaikan pandangan. Meskipun sepakat untuk melanjutkan proses pembahasan, masing-masing fraksi menyodorkan masukan strategis bagi Pemerintah Kota.
Abdurrahman Arsyad dari Fraksi PDI-Perjuangan menekankan tiga poin utama: perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan mutu belanja, dan jaminan manfaat program langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Nurhayati Arifin dari Fraksi PKB mengemukakan lima catatan terkait efektivitas penggunaan anggaran dan optimalisasi PAD tanpa memberatkan rakyat.
Yusuf Bata dari Fraksi DKI juga menyetujui langkah selanjutnya dengan fokus pada tiga aspek: optimalisasi PAD, efektivitas belanja, serta penataan aset daerah yang lebih baik. Fraksi ADEM melalui juru bicaranya Hasanuddin Fabanyo bahkan menyodorkan enam poin evaluasi mendalam, antara lain mengenai rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor dan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp25,95 miliar.
Dalam penutupan sesi tanggapan, Asma Ismail menegaskan bahwa sikap fraksi merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab legislatif. “Laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya soal angka, melainkan ukuran nyata bagaimana kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
